"Jadi kita termasuk ke negara yang paling rendah untuk utang. Jadi kalau banyak yang bicara kita hidup dari utang itu tidak benar," kata dia, dalam seminar Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Sesi 3 guna menghadapi perubahan era revolusi industri 4.0, bertema "Inovasi untuk Indonesia yang lebih baik" oleh Lembaga Ketahanan Nasional, di Jakarta, Senin (3/12/2018).
Ia menjelaskan, utang Indonesia digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor produktif seperti pembangunan.
Sementara itu, Indonesia memanfaatkan sumber pendanaan lain untuk membiaya program-prgram untuk masyarakat, baik dari pajak maupun penerimaan negara lainnya.
Utang yang ditanggung pemerintah pun, kata Luhut, saat ini dikelola dengan baik sehingga tidak membebani keuangan negara. Buktinya, Indonesia masih mampu menekan inflasi di bawah empat-3,5 persen, dimana merupakan pencapaian yang baik.
"Kita bisa menjadi contoh di emerging market karena kita mampu mengelola state budget kita sangat kredibel. Jadi kalau sekarang kita punya inflasi dibawah 4 persen, 3,5 persen, itu adalah satu capaian yang bagus karena selama 12 tahun terakhir ini kita tidak bisa pada posisi seperti itu," ucapnya.
Pandjaitan juga menjelaskan pula, rasio utang Indonesia masih tergolong rendah karena hanya sekitar 29 persen dari GDP nasional. Angka itu jauh dari angka yang ditentukan, yaitu 60 persen.
Ia bilang, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berjalan cukup baik jika dibandingkan negara lain di dunia. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup diapresiasi Bank Dunia dan IMF.
Kemudian alasan selanjutnya, Indonesia memiliki GDP yang cukup besar, di sekitar angka Rp1,1 triliun. Selain itu, ada pula kebijakan pengampunan pajak yang berdampak pada meningkatnya rasio penerimaan pajak nasional.
Ia menjelaskan, tax rasio RI untuk pertama kalinya ada di angka 12,1 persen di tahun ini. Intinya kata Luhut, penerimaan negara dari pajak meningkat karena orang yang membayar pajaknya bertambah.
"Kenapa bertambah, karena itu akibat dari tax amnesty. Kita berharap, dalam 2-3 tahun ke depan tax rasio kita akan bisa 15 persen. Artinya kalau 15 persen dari 16.000 triliun GDP kita itu kira kira kita akan bisa menerima mungkin lah Rp 2.400 triliun," ucap dia. (antaranews)