Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, tidak menginginkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies-Sandiaga menghapus programnya yang sudah berjalan hanya karena egosentrisme.
"Kami betul-betul tidak ingin pergantian kepemimpinan Gubernur yang baru nanti oleh Pak Anies dan Pak Sandi, kemudian diikuti dengan pergantian secara drastis, kebijakan-kebijakan yang sebetulnya kebijakan dan program itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, hanya karena masalah ego semata," kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).
Ia juga meminta program-program miliknya yang baik harus tetap dilanjutkan oleh Anies-Sandi.
"Sehingga jangan sampai terjadi, yang sudah continue dengan bagus bagi masyarakat, kemudian diganti dan diubah. Seharusnya ditingkatkan dan dipertahankan, bukan malah diubah seenaknya saja," sambungnya.
Menurutnya, dalam masa transisi seperti ini yang paling penting adalah sistem pelayanan. "Contoh begini, kemarin saya tanya, misalnya RPTRA dibutuhkan gak oleh masyarakat? Jawabannya dibutuhkan, bagus gak? Bagus. Maka RPTRA ini tetep dijalankan karena sudah terbangun ratusan RPTRA dan fungsinya harus sesuai dengan fungsi RPTRA," jelas Djarot.
Menurutnya, tidak hanya Peraturan Gubernur saja yang harus dicanangkan untuk menjadi dasar hukumnya.
"Oleh karena itu, kita buat Pergub. Apa cukup Pergub? Tidak cukup, makanya kami sampaikan, misalnya RPTRA, Pergubnya kami ajukan jadi Perda. Kita bicarakan di DPRD," imbuhnya.